Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan melalui Implementasi Kebijakan Post Border

Pada 15 Juni 2017, Pemerintah secara resmi menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang dengan komponen terbesarnya adalah ongkos transportasi sebesar 72%.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah penyederhanaan tata niaga yang bertujuan:

  1. Mendorong daya saing industri yang membutuhkan bahan baku impor, meningkatkan daya saing ekspor, dan mencapai efisiensi kebutuhan konsumsi.
  2. Memenuhi komitmen kerjasama perdagangan internasional.
  3. Mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan (mengurangi dwelling time).

Untuk itu, Pemerintah kemudian membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.71 Tahun 2017 tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor yang bertugas:

  1. Menyederhanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata niaga ekspor impor untuk mendorong daya saing industru, investasi, ekspor wisata, pangan dan logistik, serta untuk melindungi kepentingan nasional.
  2. Mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait larangan dan pembatasan/tata niaga ekspor impor sesuai mekanisme best practice dengan prinsip menghilangkan duplikasi, pengulangan/redundant/irisan peraturan antar Kementeruan/Lembaga dan transformasi ke perlindungan tarif dan standar.
  3. Melakukan analisis atas konsep/usulan regulasi dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan ekspor impor.
  4. Melakukan eveluasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundag-undangan terkait larangan dan pembatasan/tata niaga dengan tarif kuota, daya saing industri, investasi, dan ekspor impor.

Berkaitan dengan tugas Tim Tata Niaga tersebut dan dalam rangka menekan biaya logistik, Pemerintah menargetkan untuk mengurangi jumlah Lartas yang mencakup 2.256 pos tarif. Pada saat PKE XV diluncurkan, setidaknya terdapat 5229 pos tariff atau 48,3% dari 10.826 pos tarif (BTKI 2017) barang impor yang diatur tata niaganya oleh 15 K/L masuk ke dalam ketentuan Lartas. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata ASEAN yang hanya 17%.

Selain itu, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pergeseran pengawasan ketentuan Lartas dari border ke post border. Selama ini masih terdapat duplikasi pos tariff untuk pemeriksaan impor barang di border dan post border, yaitu diperkirakan sebanyak 330 pos tarif atau sebesar 3,05% dari pos tariff impor. Dengan mengatasi masalah duplikasi tersebut, Pemerintah menargetkan ke depannya dari 5229 pos tariff yang selama dilakukan pemeriksaan di border diubah menjadi 2040 di border (18,84%) dan 3189 (29,46) di post border.

Pengawasan post border dilakukan untuk bahan baku yang dilakukan sistem post audit terhadap industri pemakainya dan barang konsumsi yang diterapkan risk management atau persyaratan praedar seperti Makanan Luar (ML) BPOM. Untuk barang-barang yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat masih dilakukan pengawasan di border

Dengan adanya kebijakan post border tersebut, Bea Cukai tidak lagi melakukan penahanan di border terhadap barang yang tidak memiliki SPPT SNI atau Pertimbangan Teknis sehingga Kemenperin perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat di post border. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan post boder tersebut, Kemenperin kemudian menerbitkan Permenperin No.4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib. Tujuan dari Permenperin ini adalah:

  1. Mengintensifkan pengawasan SNI Wajib di post border sebagai akibat dari pergeseran pengawasan Lartas dari border ke post border.
  2. Sebagai payung hukum pengawasan SNI yang telah diatur dalam 37 Permenperin pemberlakukan SNI Wajib.

Sesuai dengan Pasal 2 Permenperin tersebut, ruang lingkup pengawasan mencakup:

  1. Seluruh rangkaian kegiatan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, dan/atau
  2. Pertimbagan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan baik di pabrik mapun di pasar. Pengawasan di pabrik dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun, sedangkan pengawasan di pasar selain dilakukan secara berkala dapat juga dilakukan pengawasan khusus berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil evaluasi terhadap data importasi. Perbedaan antara pengawasan di pabrik dan pengawasan di pasar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perbandingan Pengawasan Pabrik dan Pengawasan Pasar

Lingkup Pengawasan

Pengawasan Pabrik

Pengawasan Pasar

Jenis

Berkala (minimal sekali dalam setahun)

Berkala (minimal sekali dalam setahun) dan Khusus (berdasarkan laporan atau hasil evaluasi)

Metode

Pemeriksaan dokumen dan uji sample

Pemeriksaan dokumen dan uji sample

Petugas

Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI)

Personil instansi terkait atau PPSI

Objek

Pemeriksaan dokumen:

  1. Dokumen legalitas perusahaan (akta pendirian, IUI, NPWP)
  2. dokumen kesesuaian mutu seperti SPPT SNI, laporan hasil uji/sertifikat hasil uji, atau sertifikat tanda kesesuaian.
  3. Dokumen pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib

Uji Sample:

  1. Pemeriksaan fisik produk
  2. Pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ke Laboratorium Penguji

Pemeriksaan dokumen:

  1. dokumen kesesuaian mutu seperti SPPT SNI, laporan hasil uji/sertifikat hasil uji, atau sertifikat tanda kesesuaian.
  2. Dokumen pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib

Uji Sample:

  1. Pemeriksaan fisik produk
  2. Pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ke Laboratorium Penguji