Menembus Rintangan Ekspor Produk Kelapa Sawit

Perjuangan Indonesia untuk mengatasi rintangan bagi ekspor produk kelapa sawit dan turunannya tidak pernah berhenti melalui berbagai forum perundingan yang ada. Dalam perundingan multilateral komite hambatan teknis perdagangan (TBT Committee Meeting) WTO tanggal 20-22 Maret 2018, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII), Kementerian Perindustrian, selaku anggota Delegasi Republik (Delri) Indonesia menegaskan kembali penolakan atas rencana pembatasan penggunaan Bio Diesel pada tahun 2021 dalam paket kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa.

Berbagai bentuk pembatasan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia yang diberlakukan oleh negara mitra bukan merupakan hal yang baru. Begitu pula RED yang disahkan oleh Uni Eropa sejak tahun 2009 dengan dalih menggantikan bahan bakar berbasis minyak bumi dengan bahan bakar energi terbarukan guna mengurangi kadar emisi dan diversifikasi pasokan energi Uni Eropa.

Keadaan semakin diperparah pada pertengahan Januari 2018, pasca parlemen Uni Eropa mengajukan pemberlakuan RED II yang menambah larangan penggunaan palm oil sebagai bahan baku biofuel pada 2021. RED II juga menerapkan metode dan nilai penghitungan tingkat keberlanjutan (sustainability) dengan kriteria tambahan untuk tingkat pembukaan lahan (Indirect Land Use Change/ILUC) berdasarkan sertifikasi Circular Economic Action Plan yang khusus diterapkan hanya pada kelapa sawit dan kedelai.

Sejak tahun 2017, Ditjen KPAII secara konsisten menyuarakan ketidaksetujuan Indonesia atas rencana pemberlakuan RED II pada sesi informal-bilateral. Namun, dalam pertemuan TBT Committee Meeting bulan Maret 2018 lalu, untuk pertama kalinya secara formal Indonesia menyampaikan keberatannya (Specific Trade Concern/STC) atas RED II.

Indonesia mendorong Uni Eropa untuk memberikan perkembangan rencana pemberlakuan RED II. Lebih lanjut Indonesia berpandangan bahwa penerapan RED II akan bersifat diskriminatif bagi Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit dan produk turunannya. Terlebih lagi,  penerapan directive ini akan membatasi akses pasar produk kelapa sawit dan turunan asal Indonesia ke Uni Eropa. Bahkan sebelum kebijakan ini diberlakukan, pada kurun waktu 2015-2017, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa telah terdampak dengan turun sebesar kurang lebih 40%.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan tuduhan terhadap kelapa sawit sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi tidak disertai dengan bukti yang kuat. Indonesia berargumen bahwa penggunaan hutan telah diawasi dan diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Ke depannya Ditjen KPAII akan mendalami dan mengumpulkan bukti ilmiah untuk menghadapi argumen Uni Eropa yang didukung klaim ilmiah seperti dalam RED II Annex V. Lampiran ini memuat klaim Uni Eropa bahwa biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit menghasilkan emisi gas rumah kaca paling besar yaitu 68 gCO2e/MJ. Nilai ini hampir dua kali lebih besar dibandingkan minyak sejenis yang berasal dari bahan lain seperti rapeseed dan biji bunga matahari.

Indonesia juga menyampaikan dukungan secara implisit kepada Kolombia yang mengangkat secara formal isu pembiaran Pemerintah Uni Eropa atas pencantuman label ‘palm oil free’. Indonesia menganggap kampanye ini akan menghambat akses pasar produk kelapa sawit dan turunannya di Eropa. Seharusnya penerapan label tersebut harus disertai justifikasi ilmiah. (Andar/Sindy)