Gabung BRICS, Indonesia Siap Tancap Gas di Revolusi Industri Baru

Sebagai blok ekonomi yang kini beranggotakan sebelas negara, BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia) memainkan peran strategis dalam mendorong kerja sama global di bidang industri, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Bergabungnya Indonesia secara resmi pada awal 2025 menandai babak baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam memperkuat daya saing industri nasional. Keikutsertaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam forum Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) yang digelar BRICS menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi industri Indonesia sejalan dengan tren revolusi industri di tengah tantangan global.

"Partisipasi aktif Indonesia dalam PartNIR mencerminkan komitmen kami untuk membangun masa depan industri yang cerdas, hijau, dan inklusif, dengan tetap menempatkan kepentingan nasional dalam percaturan global," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Brasil, Amerika Selatan (19/5). Ia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum ini membuka peluang besar dalam kerja sama transformasi digital, pengembangan bioindustri, serta penguatan pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

Dalam pertemuan yang berlangsung di SERPRO Headquarters, PartNIR membahas enam tema strategis: transformasi digital industri, manufaktur cerdas dan robotik, pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kecerdasan buatan berdaulat, bioindustri untuk memenuhi kebutuhan dunia, serta ekonomi sirkular. Setiap tema mencerminkan arah pembangunan industri masa depan yang berbasis teknologi, berkelanjutan, dan kolaboratif antarnegara anggota BRICS.

Sebagai anggota baru, Indonesia turut aktif memberikan masukan terhadap rancangan dokumen penting seperti Terms of Reference (ToR) dan Rencana Aksi untuk kelompok kerja UKM, Transformasi Digital Industri, serta Sovereign Artificial intelligence (AI). Kemenperin menekankan pentingnya harmonisasi regulasi digital lintas negara, integrasi isu keberlanjutan dalam adopsi teknologi, serta perlunya ekosistem industri yang adil dan kompetitif bagi semua negara anggota.

Dalam sesi pembahasan Sovereign AI, Indonesia menyoroti urgensi membangun ekosistem AI yang inklusif dan aman. Masukan Indonesia mencakup pentingnya penguatan keamanan siber, transparansi algoritma, dan perlindungan data sebagai fondasi digitalisasi industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda global untuk mendorong transformasi industri berbasis teknologi canggih.

Kemenperin juga menyambut baik pengembangan kerja sama antar pelaku industri kecil dalam BRICS. Dalam dokumen SMEs Working Group Action Plan 2025–2030, Indonesia mendorong kolaborasi riset dan pengembangan (R&D) serta pembiayaan teknologi agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih siap bersaing dalam rantai nilai global. Usulan ini bertujuan menciptakan iklim bisnis yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi.

Selain mengawal transformasi digital dan UKM, Indonesia turut mendukung penguatan kerja sama dalam pengembangan bioindustri dan ekonomi sirkular. Potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan biomassa dan sumber daya hayati menjadi keunggulan yang dapat dikembangkan bersama negara anggota BRICS lainnya untuk menghadirkan industri hijau yang berorientasi ekspor.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk finalisasi draft Joint Declaration yang akan diadopsi dalam pertemuan BRICS Industry Ministers pada 21 Mei 2025. Dokumen ini memuat kesepakatan arah kerja sama industri ke depan, termasuk upaya menciptakan sistem produksi yang lebih terintegrasi, adil, dan tangguh di tengah dinamika global yang cepat berubah.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas akses industri nasional ke panggung global, sejalan dengan mandat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peran Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Tri Supondy dalam keterangan persnya menyatakan bahwa, "Indonesia siap memainkan peran aktif dalam membentuk tatanan industri global baru yang berbasis solidaritas, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa kebangkitan industri nasional dapat berjalan beriringan dengan kolaborasi internasional yang saling menguntungkan”.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.