Focus Group Discussion Sistem Informasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi pilar utama dalam transformasi pelayanan publik di banyak negara. Dalam konteks ini, evaluasi anggaran SPBE menjadi perhatian utama untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Melalui Focus Group Discussion (FGD) Sistem Informasi, pemangku kepentingan dapat menggali berbagai perspektif dan pengalaman terkait evaluasi anggaran SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan anggaran secara optimal.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, termasuk pengembangan SPBE yang bertujuan melibatkan optimalisasi pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi kebijakan, namun perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan keberhasilan implementasi dan penggunaan anggaran yang efektif.

FGD membahas tantangan umum dalam evaluasi anggaran SPBE, seperti penentuan indikator kinerja yang tepat, pemantauan realisasi anggaran, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan teknologi informasi. Selain itu, peluang untuk inovasi dan efisiensi akan dieksplorasi, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan praktek terbaik dari berbagai negara. Pembahasan tersebut disampaikan oleh Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PanRB, Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keunggulan dari SPBE, seperti pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses, transparansi, dan pengelolaan data yang lebih baik. Namun, disisi lain terdapat risiko seperti keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dengan perkembangan teknologi.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung evaluasi anggaran SPBE dapat menciptakan sinergi, saling mendukung, dan memperkuat efektivitas pelaksanaan SPBE serta evaluasi anggarannya.

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) Kementerian Perindustrian RI memiliki dua sistem informasi yang dikembangkan dalam menunjang tugas dan fungsinya, yaitu Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) dan Sistem Perwilayahan Industri Nasional (SPIN). Melalui kegiatan FGD ini masing-masing penanggungjawab pengembangan sistem informasi tersebut mendapatkan masukan langkah-langkah dan tindak lanjut dalam pengajuan clearance di setiap tahun anggaran.